Akhir-akhir ini seringkali kita dengar tentang pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang ditujukan kepada pimpinan kepala daerah .Adanya pemilihan kepala daerah yang relatif tinggi memicu terjadinya tindakan korupsi yang melibatkan sejumlah pihak gubernur, bupati dan wali kota di Indonesia. Biaya yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah mencapai hingga puluhan miliar rupiah. Apabila berhasil lolos menduduki jabatan kepala daerah, maka praktek seperti kolusi, korupsi maupun nepotisme terpaksa dilakukan untuk menutupi utang.
Bayangkan uang yang begitu banyak dikeluarkan hanya untuk memilih calon kepala daerah. Padahal rakyat lebih membutuhkan uang tesebut untuk menutupi kemiskinan. Inilah kekurangan dari pemerintahan negara kita. Mereka rela melakukan tindakan yang tidak pantas demi jabatan yang akan didudukinya. Terkadang hati nurani seorang calon pemimpin belum tergerak hatinya untuk memikirkan rakyatnya. Yang mereka fikirkan bagaimana mereka bisa menduduki jabatan kepala daerah. Tidak peduli berapa dana yang dibutuhkan.
Kurang dari 200 kepala daerah di Indonesia baik gubernur, bupati maupun walikota menjadi tersangka akibat terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Praktek korupsi ini sangat meresahkan rakyat dan negara. Hal ini membawa dampak negative bagi negara karena tindakan korupsi ini sangatlah merugikan negara . Ditambah negara Indonesia termasuk tingkat paling banyak melakukan korupsi.
Hal ini menghibau bagi calon pemimpin kepala daerah agar jangan terlalu royal mengeluarkan dana untuk Pilkada karena bisa berimbas nantinya pada negara maupun rakyat. Menurut saya, sebaiknya biaya untuk promosi Pilkada tersebut seharusnya dialihkan untuk rakyat miskin dan anak yatim piatu. Yang terpenting janganlah terlalu royal untuk mengeluarkan biaya hanya untuk menduduki suatu jabatan tersebut .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar